Jum. Jan 22nd, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Zonasi Pendidikan Bagus, Bupati Flotim: Harus didukung infrastruktur dan tenaga guru

4 min read

Bupati Kabupaten Flores Timur (Flotim), Anton Hubertus Hadjon. (Fotobungkornell)

JAKARTA,NTTBANGKIT.COM,–Sistem Zonasi Pendidikan (sekolah) yang bertujuan mulia meningkatkan kualitas dan mewujudkan keadilan sosial (pemerataan) di seluruh wilayah Indonesia, didukung oleh para kepala daerah di NTT.

Selain Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, Bupati Flores Timur, Anton Hubertus Hadjon pun menyatakan setuju sistem zonasi terus dijalankan. Menurut dia, semua program pendidikan, termasuk zonasi pendidikan adalah baik, namun harus didukung dengan sarana pra sarana infrastruktur dan SDM guru.

“Saya setuju dengan zonasi. Itu baik untuk pemerataan pendidikan, tapi harus didukung penuh dengan pembangunan infrastruktur sehingga bisa berjalan baik. Selain itu, sumber daya manusia, dalam hal ini SDM guru juga kita harus siapkan secara baik,” kata Bupati Anton Hadjon di sela-sela kegiatan Rakornas Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat..

Menurut Anton, saat ini di Kabupaten Flores Timur masih mengalami kekurangan tenaga pendidik (guru). Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru, baik PAUD, TK, SD hingga SMP, maka pihaknya merekrut tenaga guru honor. Guru-guru honor tersebut saat ini mengajar di seluruh kecamatan dan desa di Flores Timur dengan upah dari pemerintah daerah.

“Jumlah murid atau siswa terus bertambah setiap tahun ajaran baru, tetapi tenaga guru tidak bertambah atau sangat kurang. Oleh karena itu kami mengangkat begitu banyak tenaga guru kontrak dengan honor dari daerah dengan anggaran APBD Flotim,” terang Bupati Anton.

Selain membayar honor para guru dari post anggaran APBD Flotim, Anton mengatakan, dirinya juga mendorong penggunaan anggaran dari Dana Desa yang dikelolah setiap desa untuk membayar honor guru PAUD dan TK yang ada di Flores Timur. Ia mengeluarkan peraturan bupati (perbup) untuk memback-up kebijakan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara (TTU), Raymundus Sau Fernandes, mengatakan sistem zonasi harus diteruskan oleh menteri yang baru, agar teru berkesinambangun demi mencapai pemerataan pendidikan di Indonesia. Dirinya mendukung penuh Kemendikbud untuk terus melanjutkan sistem zonasi sekolah yang telah berjalan sejak tahun 2017 lalu.

“Menurut saya sistem zonasi pendidikan ini sangat baik untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan tercapainya pemerataan pendidikan. Bila ada kekurangan maka harus dievaluasi atau dibenahi sehingga sistem tersebut tetap berjalan di masa menteri yang baru,” kata Bupati Raymundus kepada NTTbangkit.com di sela-sela acara Rakornas Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Meski menyatakan mendukung, Ray Fernandes, menegaskan bahwa sistem zonasi sekolah akan berjalan secara baik apabila didukung penuh dengan sarana infrastruktur. Pasalnya, di NTT sarana infrastruktur masih sangat penting untuk terus dibangun guna menunjang sistem pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.

“Dulu saya sudah pernah omong. Sistem zonasi ini baik untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Namun harus didukung dengan pembangunan sarana infrastruktur yang baik,” katanya.

Untuk diketahui, sistem zonasi pendidikan bukanlah model baru dalam dunia pendidikan. Di negara-negara maju, sistem zonasi telah lama diterapkan untuk memajukan, meningkatkan kualitas dan menjamin pendidikan yang adil dan merata tanpa diskriminasi.

Ada beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Finlandia dan Jepang bisa menjadi contoh perkembangan sistem zonasi dunia. Di Amerika Serikat, sistem zonasi diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi ras. Dengan kata lain, untuk mengurangi segregasi rasial atau perbedaan fasilitas pendidikan antara warga yang berkulit putih dan warga yang berkulit hitam.

Selanjutnya, di Inggris  sistem zonasi berdasarkan usia anak, jarak rumah ke sekolah, nomor urut pendaftaran. Semakin dekat jarak rumah ke sekolah, maka semakin besar peluang anak diterima di sekolah tersebut. Di Australia, zonasi sekolah memungkinkan  pemerintah untuk merencanakan pembangunan sekolah baru sesuai dengan demografis. Hal itu dirancang untuk merangkul keragaman sosial karena semua siswa yang tinggal di daerah tersebut harus mendaftar di sekolah tersebut.

Sedangkan di negara Finlandia lebih ekstrim dan sangat adil. Di negara yang sudah maju itu lebih memberikan atau memfokuskan pendidikan pada daerah atau zona yang memiliki murid dari kalangan ekonomi lemah (orang tua miskin). Artinya, di Finlandia, pemerintah atau badan yang mengurusi pendidikan lebih memberikan perhatian pada anak-anak dari masyarakat kecil.

Sementara itu, di Jepang sebagai negara termaju di Asia Timur setelah Cina, calon siswa dari anak sekolah dasar diarahkan masuk ke sekolah dasar negeri. Para orang tua di Jepang akan mendapatkan surat pemberitahuan sekolah untuk anak mereka pada saat sudah masuk usia sekolah. Orang tua tidak mendaftar atau memilih sekolah dasar, tetapi sudah diatur oleh pemerintah. 

Bagi Indonesia,  sebagaimana ditulis Liputan6.com, (21/6/2019),  sistem zonasi sekolah atau pendidikan baru diterapkan, sehingga terasa model baru. sistem zonasi sekolah di Australia dan lain-lain diterapkan dengan memperhatikan tempat tinggal murid dan orang tua ketika mendaftar di sekolah.

Secara umum sistem zonasi sekolah dianggap berhasil memeratakan mutu pendidikan sekolah. Dengan adanya sistem zonasi sekolah, para orang tua murid yang ingin agar anak mereka masuk ke sekolah negeri yang dikehendaki sudah mempertimbangkan sejak awal untuk tinggal di daerah yang masuk zona sekolah tersebut. (korneliusmoanita/NBC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi