Kam. Apr 15th, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Bumper Zone, Mendagri Tito Tegaskan Perbatasan Harus Diperkuat

2 min read

Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof.H.M. Tito Karnavian, Ph.D. (*)

JAKARTA, NTTBANGKIT.COM,-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Prof.H.M. Tito Karnavian, Ph.D. menegaskan bahwa perbatasan adalah bumper zone yang perlu diperkuat untuk pemerataan pembangunan.

“Bapak Presiden sudah menyampaikan membangun dari pinggiran, pencegahan urbanisasi, pemerataan pembangunan, tidak hanya di kota-kota atau di daerah-daerah yang sudah terbangun seperti Jawa tapi juga daerah perbatasan. Tujuan lain adalah menjadikan perbatasan sebagai bumper zone kita, karena perbatasan kita ini yang luas ini harus diperkuat. Kalau masyarakatnya kuat, pembangunan terjadi di sana, dan kejahatan-kejahatan lintas batas akan dapat diatasi,” kata Mendagri.

Mendagri memandang, camat di daerah perbatasan sebagai unsur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat dianggap perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk bertahan dalam membangun daerah dan masyarakat perbatasan.

“Kita lihat selain desa juga ada para camat yang langsung berhadapan dengan garis depan (perbatasan). Untuk itulah kita rakor selama empat hari ini, kita bertujuan untuk membangun kecamatan-kecamatan perbatasan. Caranya bagaimana? Mereka camat-camat punya otoritas, punya kewenangan, punya kedekatan hubungan masyarakatnya dan mereka yang paling bisa lama di situ. Kalau unsur lain datang-pergi, kalau mereka bertahan di situ, maka kita harus perkuat mereka,” ujarnya.

Dalam hal peningkatan kapasitas maupun pembangunan Sumber Daya, Mendagri menilai perlu adanya sinkronisasi Pemda dengan Pemerintah Pusat, utamanya kerja sama semua pihak dalam berbagai aspek yang menunjang untuk pembangunan perbatasan tersebut.

“Untuk masalah sumber daya manusia (SDM) perlu ada kerja sama dan sinkronisasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat. Pemda kita harapkan para Bupati dan para Gubernur itu menganggarkan untuk pembangunan daerah perbatasan. Ini prioritas. Satu kabupaten kan ada kecamatan perbatasan dan ada yang bukan, yang perbatasan ini kita minta dijadikan prioritas, sama dengan yang di tingkat Provinsi ada kecamatan perbatasan dan ada yang bukan. Yang ada perbatasannya kita minta diberikan prioritas,” jelasnya.

Untuk itu, Mendagri meminta sinergi untuk seluruh program dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam mengelola program dan pembangunan daerah perbatasan.

“Nah kemudian tadi tujuan kita memperkuat “bumper zone,” Pemerintah Pusat ini kan Kementeriannya banyak program untuk daerah tertinggal dan daerah perbatasan, ada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kita harap mereka juga memprioritaskan kepada daerah perbatasan , desa-desa perbatasan, kecamatan perbatasan, buat program di situ, Kemenkes punya program sendiri, Kemendikbud juga mempunyai program, bidang kesehatan dan lain-lain. Nah, ini kita harapkan disinergikan,” pungkasnya. (SP/kemendagri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi