Sab. Okt 16th, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Atasi Stunting di NTT, Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat Jalin Kerjasama

6 min read

Ilustrasi (Image: trubus.id)

KUPANG, NTTBANGKIT.com –   Dalam rangka penanganan konvergensi Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Pusat melalui Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK) pada Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) berintegrasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda).

Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli, S.TP, M.Si, pada Selasa (3/12/2019), sebagaimana dilansir dari poskupang.com, mengatakan bahwa kerjasama tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Program Semiloka Implementasi Kemitraan untuk mencegah stunting di Provinsi berbasis kepulauan tersebut yang mana akan dilaksanakan pada tanggal 4-5 Desember 2019.

Adapun sasaran utama dari semiotika tersebut adalah pelaksanaan kegiatan ini adalah pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan kabupaten terpilih yaitu Kabupaten TTS (kasus tertinggi), Kabupaten TTU (prevalensi tertinggi) dan Kabupaten Kupang.

Lecky mengatakan bahwa beberapa tujuan dari semiotika tersebut antara lain untuk mensosialisasikan dan mengadvokasi program atau kegiatan pencegahan dan penanganan stunting oleh berbagai stakeholder di lokasi sasaran di kabupaten terpilih.

“Tujuan lain, yakni untuk menciptakan model pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di tingkat desa dan berikut untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan masalah kekurangan gizi dalam penyiapan generasi masa depan yang unggul,” kata Lecky dilansir dari poskupang.com.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, lanjut Lecky, akan dirumuskan rencana tindak lanjut berupa penyiapan teknis implementasi penanganan masalah malnutrisi – stunting pada lokasi desa sasaran kasus stunting di kabupaten terpilih untuk selanjutnya dapat dijadikan model penanganan bagi desa lain dalam kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Ia juga mengatakan bahwa penguatan komitmen dan advokasi penanganan masalah stunting pada berbagai kegiatan lembaga swadaya masyarakat lokal, kegiatan mitra internasional sesuai strategi nasional sesuai 5 pilar dan 8 aksi pencegahan dan penanganan stunting.

“Penetapan sasaran pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada hasil analisa situasi, rencana kegiatan dan rembug stunting (aksi 1 – 3) untuk tingkat kecamatan, desa, rumah tangga. Desa dan sasaran juga merupakan hasil irisan data kemiskinan,” katanya dilansir dari poskupang.com.

Lebih lanjut dikatakan, penetapan sasaran berbagai kegiatan seperti rumah layak huni dan sanitasi maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan data dasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang diverifikasi bersama oleh lembaga keagamaan yang berada di kecamatan / desa untuk memastikan ketepatan sasaran.

Upaya peningkatan status gizi masyarakat, menurut Lecky, termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi prioritas pembangunan Pemprov yang tercantum di dalam indikator Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2018 – 2023.

Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) adalah masa sejak anak di dalam kandungan sampai berumur dua tahun.

“Periode ini merupakan periode kritis pembentukan dan perkembangan otak yang berdampak pada kualitas sumber daya di masa depan. Keberhasilan membina kemampuan otak ini tergantung dari keberhasilan dalam memberikan nutrisi yang cukup dan tepat, ujarnya.

Dia juga banyak melihat lelompok anak dengan masalah gizi kurang pada waktu bayi dinyatakan hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar (sembilan tahun sekolah),” ujarnya.

Namun bila anak ingin menyelesaikan pendidikan tinggi, lanjut Lecky , maka anak harus berupaya lebih keras dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai masalah gizi.

“Pemprov NTT menyadari bahwa masalah malnutrisi dalam 1.000 HPK di NTT ini sangat penting karena menentukan masa depan anak-anak di masa depan dan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Masalah malnutrisi yang dapat ditanggulangi dengan praktek pemberian makan bagi bayi baduta berbasis masyarakat sampai tingkat rumah tangga memerlukan dukungan yang kuat dari seluruh komponen pemerintah, Non Pemerintah, dan terutama masyarakat.

“Untuk itu dalam kebijakan RPJMD telah ditetapkan penanganan stunting sebagai quick win dan menjadi isu sentral penanganan lintas sektor, sub sektor oleh seluruh elemen pembangunan di daerah. Upaya penanganan stunting dilakukan melalui 5 (lima) pilar konvergensi, yaitu : (1) Komitmen pimpinan; (2) Kampanye Nasional; (3) Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi; (4) Kebijakan Ketahanan Pangan; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi,” ujarnya.

Selanjutnya Lecky mengatakan, pada tataran operasional dilaksanakan melalui delapan aksi konvergensi (Analisis Situasi; Penyusunan Rencana Kegiatan; Rembug Stunting; Peraturan Bupati tentang Peran Desa; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); Sistem Manajemen Data; Pengukuran dan Publikasi Data; serta Reviu Kinerja Tahunan).

Penilaian kinerja dilakukan untuk memperoleh informasi : (1) Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kabupaten; (2) Pembelajaran antar kabupaten dalam wilayah provinsi (peer learning) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi/integrasi; dan (3) Perbandingan kinerja kabupaten dalam wilayah provinsi.

Dia mengakui, untuk Tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan aksi, telah dilakukan penilaian kinerja konvergensi aksi 1 s/d aksi 4 bagi 21 kabupaten prioritas.

Sedangkan intervensi spesifik melalui Dinas Kesehatan meliputi, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan KEK, konsumsi suplemen tablet darah (Fe), Promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk, PMT pemulihan anak kurus, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplemen kalsium dan pemeriksaan kehamilan, Imunisasi, Pengobatan diare,

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Suplemen zink dan suplemen taburia serta pencegahan kecacingan.

“Sedangkan Intervensi sensitif meliputi Penyediaan akses air minum dan sanitasi (PUPR), Akses layanan Keluarga Berencana (BKKBN), Akses JKN dan Bantuan Uang Tunai Keluarga Kurang Mampu (PKH) maupun BPNT (Dinas Sosial), Parenting, konseling dan stimulan kunjungan rumah (Pendidikan, PPPA), Akses pangan baduta – Ibu Menyusui dan ibu hamil (Ketahanan Pangan), serta registrasi catatan sipil dan akta,” ujarnya.

Upaya lain yang juga terus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting adalah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui Gerakan Masyarakat atau Germas.

“Germas menjadi sangat strategis karena merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dengan konsep gerakan masyarakat maka masyarakat akan menjadi pelaku utama sekaligus pemilik dari kegiatan pemberdayaan,” katanya.

Tujuannya, yakni memunculkan kesadaran pada masyarakat dalam mencegah stunting adalah untuk mengedukasi masyarakat agar berperilaku sehat, membiasakan hidup sehat, dan memberikan tanggung jawab menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya untuk hidup sehat melalui upaya preventif dan promotif.

“Untuk itu dalam kebijakan RPJMD telah ditetapkan penanganan stunting sebagai quick win dan menjadi isu sentral penanganan lintas sektor, sub sektor oleh seluruh elemen pembangunan di daerah. Upaya penanganan stunting dilakukan melalui 5 (lima) pilar konvergensi, yaitu : (1) Komitmen pimpinan; (2) Kampanye Nasional; (3) Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi; (4) Kebijakan Ketahanan Pangan; dan (5) Pemantauan dan Evaluasi,” ujarnya dilansir dari poskupang.com.

Selanjutnya Lecky mengatakan, pada tataran operasional dilaksanakan melalui delapan aksi konvergensi (Analisis Situasi; Penyusunan Rencana Kegiatan; Rembug Stunting; Peraturan Bupati tentang Peran Desa; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); Sistem Manajemen Data; Pengukuran dan Publikasi Data; serta Reviu Kinerja Tahunan).

Penilaian kinerja dilakukan untuk memperoleh informasi : (1) Aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari setiap kabupaten; (2) Pembelajaran antar kabupaten dalam wilayah provinsi (peer learning) untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi/integrasi; dan (3) Perbandingan kinerja kabupaten dalam wilayah provinsi.

Dia mengakui, untuk Tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan aksi, telah dilakukan penilaian kinerja konvergensi aksi 1 s/d aksi 4 bagi 21 kabupaten prioritas.

Sedangkan intervensi spesifik melalui Dinas Kesehatan meliputi, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan KEK, konsumsi suplemen tablet darah (Fe), Promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk, PMT pemulihan anak kurus, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplemen kalsium dan pemeriksaan kehamilan, Imunisasi, Pengobatan diare,

Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Suplemen zink dan suplemen taburia serta pencegahan kecacingan.

“Sedangkan Intervensi sensitif meliputi Penyediaan akses air minum dan sanitasi (PUPR), Akses layanan Keluarga Berencana (BKKBN), Akses JKN dan Bantuan Uang Tunai Keluarga Kurang Mampu (PKH) maupun BPNT (Dinas Sosial), Parenting, konseling dan stimulan kunjungan rumah (Pendidikan, PPPA), Akses pangan baduta – Ibu Menyusui dan ibu hamil (Ketahanan Pangan), serta registrasi catatan sipil dan akta,” ujarnya.

Upaya lain yang juga terus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting adalah dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui Gerakan Masyarakat atau Germas.

“Germas menjadi sangat strategis karena merupakan kegiatan yang menitikberatkan pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dengan konsep gerakan masyarakat maka masyarakat akan menjadi pelaku utama sekaligus pemilik dari kegiatan pemberdayaan,” katanya.

Tujuannya, yakni memunculkan kesadaran pada masyarakat dalam mencegah stunting adalah untuk mengedukasi masyarakat agar berperilaku sehat, membiasakan hidup sehat, dan memberikan tanggung jawab menjaga diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya untuk hidup sehat melalui upaya preventif dan promotif. (*)

Sumber: poskupang.com

Editor: Emild kadju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi