Jum. Jan 22nd, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Hadapi Pandemi Covid-19, Pemprov NTT Anggarkan 286 Miliar Lebih

3 min read
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat melakukan Rapat Kerja Telekonferens dengan para Bupati/Walikota se-NTT di ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando, Kamis (16/04/2020) didampingi Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Sekda NTT, dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.

Hadapi Pandemi Covid-19, Pemprov NTT Anggarkan 286 Miliar Lebih

KUPANG, NTTBANGKIT.COM —  Gubernur Provinsi NTT Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi NTT menganggarkan dana sekitar Rp. 286 miliar lebih.

Dana tersebut, menurut Laiskodat akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial (JPS) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal ini disampaikan Gubernur saat melakukan Rapat Kerja  Telekonferens dengan para Bupati/Walikota se-NTT di ruang Rapat Gubernur Kantor Gubernur Sasando, Kamis (16/04/2020).

“Untuk alokasi Anggaran dari pemerintah Provinsi, kami telah menyiapkan dana Rp 286 miliar lebih untuk penanganan Covids baik untuk dinas kesehatan dan rumah sakit seperti pengadaan APD, Rumah Sakit  dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Juga untuk jaring pengaman sosial (JPS) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelas Gubernur sebagaimana rilis Humas Pemprov NTT.

Mantan Anggota DPR RI fraksi Nasdem ini menjelaskan, Menteri Sosial telah menetapkan provinsi NTT sebagai daerah yang akan mendapatkan alokasi penerima bantuan JPS sebanyak 300 ribu kepala keluarga (KK) dari pemerintah pusat.

“Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena  ini merupakan jumlah yang sangat besar. Saya minta para Bupati/Walikota untuk segera   mengirimkan data tersebut. Saya harapkan Para Bupati/Walikota harus punya data yang akurat. Data-data ini harus cepat supaya bisa dilakukan verifikasi.  Tentunya, kita juga menyiapkan anggaran di APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk membantu masyarakat miskin dan yang rentan miskin akibat covid-19 di luar 300 ribu ini,” tutur Laiskodat.

Untuk itu, Laiskodat meminta para Bupati dan Walikota agar melakukan pendataan secara cermat, sehingga data masyarakat tidak tumpang tindih, pendobelan data, data fiktif, dan error-error data lainnya.

“Saya ingin agar supaya kita tidak tumpang tindih. Saya minta bantuan kepada Kapolda, Danrem dan Kejaksaan tinggi untuk mengawal proses ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Sehingga  bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” harap Laiskodat, didampingi Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD NTT, Unsur Forkompinda Provinsi NTT, Sekda NTT, dan pimpinan perangkat daerah Provinsi NTT.

Badan Keuangan Provinsi NTT

Terkait alokasi anggaran untuk Covid-19 yang terbilang cukup besar, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zacharias Moruk menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp. 286 miliar lebih itu merupakan hasil realokasi dan refocusing APBD I sesuai Permendagri 20 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020. 

Zacha juga menjelaskan, dengan tambahan dana untuk penanganan Covid-19 dari seluruh Kabupaten/Kota se-NTT sebesar Rp. 853 miliar lebih, maka total keseluruhan hasil realokasi dan refocusing APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se-NTT untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp. 1,1 triliun lebih.

Zacharias menambahkan, alokasi anggaran Rp.286 miliar lebih tersebut mencakup pencegahan dan penangan kesehatan mencapai Rp. 81 miliar lebih, Rp. 105 miliar untuk JPS dan Rp. 100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Khusus untuk Jaringan Pengamanan Sosial, kita menganggarkan untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin di luar penerima PKH dan 300 ribu KK yang dapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Setiap KK akan menerima bantuan sebesar Rp. 500 ribu perbulan terdiri dari Rp. 150 ribu uang tunai dan Rp. 350 dalam bentuk sembako. Bantuan ini akan diberikan untuk  jangka waktu 3 bulan,” tutur Zacha Moruk dan melanjutkan, “Dinas teknis sedang merumuskan hal ini. Misalnya masyarakat kita wajibkan untuk tanam 50 pohon kelor di sekitar rumah atau dalam pengembangan rumput laut masyarakat dilibatkan. Begitu juga dalam bidang peternakan. Intinya masyarakat tidak hanya terima bantuan atau uang, tapi harus melakukan aktivitas. Semacam pendekatan pemberdayaan.”

Sementara itu Zacha melanjutkan bahwa Pemerintah akan melakukan pengalihan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang berbentuk proyek dengan pendekatan padat karya. Artinya, masyarakat akan dilibatkan dalam pengerjaan jalan, jembatan,irigasi  dan pengerjaan infrastruktur lainnya sambil memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan. Mereka akan diupah saat melakukan pekerjaan itu sebagai implementasi dari dana pemberdayaan ekonomi. (Emild Kadju)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi