Sel. Des 1st, 2020

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Tanggapi Aspirasi Masyarakat Semau, Gubernur Laiskodat: Kebaikan Masyarakat Adalah Orientasi Kajian Pemerintah

3 min read

Pertemuan bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat terkait progres kajian pemindahan administrasi masyarakat pulau Semau ke Kota Kupang

NTTBANGKIT.COM, KUPANG — Sehubungan dengan rencana pengalihan administrasi pulau Sebuah dari Kabupaten Kupang ke Kota Kupang, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat meminta agar hal tersebut dikaji oleh pihak-pihak terkait secara komprehensif.

Putera asli Semau ini juga menambahkan bahwa pihaknya sebagai penengah antara kabupaten dan kota Kupang akan mengkaji aspirasi masyarakat Semau tersebut dari berbagai aspek, mengingat secara historis, Pulau Semau memiliki kedekatan dengan Kota dan Kabupaten Kupang.

Mantan anggota DPR RI Fraksi Nasdem ini juga mengatakan bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengkaji semua aspek seperti ekonomi, tata ruang, teknis pemerintahan, sosio kultural dan  politis dan aspek terkait lainnya. 

“Harus diperhitungkan secara matang dengan memperhatikan banyak aspek. Aspirasi dari masyarakat harus diberi pisau analisis yang tajam untuk menghasilkan parameter-parameter yang objektif dan ilmiah. Saya tidak ingin agar proses ini hanya didasarkan pertimbangan pragmatis semata misalnya untuk dekatkan pelayanan atau karena banyak orang asal Semau menetap di Kota Kupang,” tutur Gubernur  Laiskodat saat menerima audiensi Bupati Kupang dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT, Linus Lusi di ruang kerja Gubernur, Selasa (04/08/2020) sebagaimana informasi yang diperoleh dari Humas Pemprov NTT dan menambahkan , “Pulau Semau ini punya potensi yang luar biasa kalau dikelola dengan baik. Dengan adanya kajian komprehensif, kita bisa lihat secara objektif. Kalau Pulau Semau lepas dari Kabupaten Kupang, apa akan mengganggu ekonomi kabupaten secara keseluruhan atau tidak. Akan membuat Kabupaten Kupang ambruk atau tidak. Kalau gabung Kota Kupang, bagaimana desain ekonominya, tata ruang dan teknis pemerintahnnya bagaimana. Itu yang perlu dihitung (dipertimbangkan) secara cermat sehingga tidak memunculkan masalah di kemudian hari.”

Gubernur Laiskodat dalam kesempatan tersebut, juga meminta Badan Pengelola Perbatasan untuk segera merampungkan kajian tersebut sehingga bisa diambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Semau. 

“Sampai sekarang kajian itu belum saya terima, sehingga saya belum bisa mengambil kebijakan lebih lanjut. Biasanya proses penggabungan seperti ini bisa melalui dua tahap yakni aspirasi masyarakat disampaikan dari bawah lewat pemerintah Kabupaten terus ke Kemendagri untuk dibahas di DPR. Atau bisa juga aspirasi ini langsung disampaikan ke DPR. Tentu saya berharap itu (aspirasi)  tetap lewat Bupati agar tetap terjaga hubungan baik,” tutur Laiskodat.

Menyambung apa yang disampaikan oleh Gubernur Laiskodat, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan NTT, Linus Lusi, yang sejak Senin (03/08/2020) kemarin resmi menjadi Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT tersebut, mengatakan bahwa pihaknya bersama tim kajian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang sedang merampungkan hasil kajian terkait hal-hal yang berkenaan dengan isu pemindahan administrasi masyarakat pulau Semau ke Kota Kupang.

“Segera setelah diselesaikan, kami akan serahkan kepada Gubernur untuk proses selanjutnya,” tanggap Linus.

Sementara itu Bupati Kupang, Korinus Masneno dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Kupang sangat mendukung kajian yang dilakukan oleh  Badan Pengelola Perbatasan dan Undana Kupang, untuk kebaikan masyarakat tentunya. 

“Kita ingin cari bentuk yang terbaik untuk (masyarakat) Semau. Misalnya kalau bisa dijadikan semisal  daerah Otorita  tentu akan lebih baik lagi. Intinya kita ingin ada kajian ilmiah untuk buat keputusan yang terbaik bagi masyarakat,” jelas Korinus Masneno.

Diketahui bahwa kajian oleh Badan Pengelola Perbatasan dan Undana Kupang tersebut akan menjadi dasar pengajuan ke DPRD Kabupaten Kupang untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk menindak-lanjutinya. (Emild Kadju)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2019 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi