Jum. Des 4th, 2020

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Rakornas II FORKAPPSI Labuan Bajo Hasilkan 10 Point Penting Bagi Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Penghubung

2 min read

Ketua Umum FORKAPPSI, Drs. Viktor Manek, M.SI bersama Para Kepala Kantor Badan Penghubung se-Indonesia berpose dengan pakaian adat daerah masing-masing di sela-sela Rakernas II FORKAPPSI di Labuan Bajo, 22-30 Agustus 2020 lalu (*)

LABUAN BAJO, NTTBANGKIT.COM,-Rapat Koodinasi Nasional Forum Komunikasi Pemerintah Penghubung Seluruh Indonesia (Rakornas-FORKAPPSI) ke- II di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT tanggal 28-30 Agustus 2020 menghasilkan 10 point penting bagi internal Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Ketua Umum FORKAPPSI, Drs. Viktorius Manek, M.Si seusai pelaksanaan Rakernas, kepada media mengungkapkan bahwa sepuluh (10) point penting tersebut, yaitu, pertama, Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi,MM, sangat mendukung peningkatan peran dan fungsi Badan Penghubung di bidang kelembagaan dengan kenaikan eselonering. Dimana, Badan Penghubung fungsinya tidak sekedar memberikan pelayanan protokoler melainkan menjadi Duta Besar Provinsi masing-masing di Pusat atau di ibu kota negara,sehingga efisiensi anggaran dapat terlaksana.

Dijelaskan Viktor Manek, a) secara khusus di bidang Pariwisata Wakil Gubernur NTT berharap dengan dilaksanakannya RAKORNAS FORKAPPSI di Labuan Bajo dapat mempromosikan Labuan Bajo sebagaio destinasi wisata Premium .dan dapat mempromosikan destinasi wisata lain yang ada di NTT. B) Di bidang Investasi, Wakil Gubernur NTT mendorong Badan Penghubung bisa mengundang investor baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di NTT maupun di wilayah lain Indonesia yang memiliki potensi

Kedua, lanjut Viktor Manek, meningkatkan Peran dan Fungsi Badan Penghubung di bidang Kelembagaan, Promosi dan Investasi

Ketiga, pembahasan kenaikan eselonering Badan Penghubung sudah pada tahapan selesai kajian. Tim Kajian maupun pengurus FORKAPPSI akan melakukan Audensi dengan PLT direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjend Otonomi Daerah kemendagri yang rencananya akan dilaksanakan setelah selesai RAKORNAS pada Hari Rabu tanggal 03 September 2020 .

Keempat, hasil kajian akan diajukan ke Kemendagri dan KeMenPAN sebagai bahan masukan revisi PP 18 thn 2016.

Kelima, dalam kaitannya dengan kerja sama antara Daerah dan Luar Negeri, Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung dan bersedia menjadi Fasilitator.

Ketujuh, untuk pelaksanaan kerja sama Luar negeri tentunya sebelum Pimpinan Daerah melaksanakan Perjalanan Luar Negeri ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah: Pengajuan ijin ke Luar Negeri dimana harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Sekembalinya dari tugas ke luar negeri masih memiliki kewajiban segera memberikan laporan melalui Unit Layanan Administrasi ( ULA ) secara system maksimal 7 ( tujuh ) hari. Jika tidak memberikan laporan di hari ke 8 dan 9, maka di hari ke 10 akan di rijek secara otomatis oleh system.

Kedelapan, rencana RAKORNAS ke- 3 akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur

Kesembilan, terjalinnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Badan Penghubung Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta

Kesempuluh, tercapainya Agenda FORKAPPSI yaitu Kenaikan Esellonering dari esselon III ke II dan adanya MoU antar Badan Penghubung dengan stackholder yang terakit dalam hubugannya dengan promosi dan investasi.(kornelisMoaNita/NBC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2019 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi