Sab. Jan 16th, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Terapkan Tax Amnesty, UPT-UPT Diminta Sosialisasikan Kepada Masyarakat NTT

2 min read

Gubernur NTT Victor Laiskodat dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (Sumber: Tribun Kupang)

KUPANG, NTT BANGKIT.COM (NBC) – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT menggelar tax amnesty atau pengampunan denda pajak kendaraan bermotor. Maka dalam rangka mengimplementasikan tax amnesty tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT meminta UPT-UPT di seluruh Kabupaten di NTT mensosialisasikan kepada masyarakat luas.

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT, Dr.Zet Sony Libing menyatakan bahwa kebijakan tax amnesty  tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua BBMKB.

Berdasarkan informasi yang diterima NBC dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah, tax amnesty yang termaktub dalam Peraturan Gubernur mulai berlaku sejak 1 Agustus hingga 31 Oktober 2019.

“Dalam rangka hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2019, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober, kita berikan pengampunan denda pajak,” Kata Soni sebagaimana dilansir dari Timor Expres.

Beberapa item yang masuk dalam tax amnesty ini adalah bebas denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor plat luar daerah, bea balik nama kendaraan bermotor angkutan umum berbadan hukum, dan bebas denda keterlambatan atas pelunasan asuransi kecelakaan SWDKLLJ.

Dukungan terhadap tax amnesty ini datang dari berbagai pihak. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda NTT melalui Kombes Pol Pringadhi Suparjan  menyambut baik kebijakan Tax Amnesty yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Namun, Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap pendapatan pihak kepolisian. Pasalnya pendapatan dalam pengurusan BPKB merupakan pendapatan negara bukan pajak sehingga tidak berkaitan langsung dengan kebijakan tax amnesty. Ia mendukung karena dinilai bisa mendorong kesadaran masyarakat NTT akan pentingnya wajib pajak.

Kepala Badan Penghubung Pemda NTT, Victor Manek mengatakan bahwa pajak merupakan salah satu item yang bermanfaat bagi peningkatan pembangunan termasuk pembangunan dan pengembangan pariwisata  di Nusa Tenggara Timur.

Kepada NBC, manek berharap agar itikad baik Pemprov NTT ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat luas.

“Jangan sampai masyarakat tidak dapat informasi terkait tax amnesty ini sampai batas waktunya. Kita ingin agar masyarakat NTT bisa menyadari bahwa pajak sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan di NTT. Tentu kita berharap agar masyarakat bisa berpartisipasi dalam tax amnesty ini. Karena pajak merupakan bentuk sumbangsi masyarakat NTT dalam pembangunan di NTT, termasuk sektor pariwisata yang digadang-gadang akan menjadi motor penggerak ekonomi NTT.” tutur Manek kepada redaktur NBC. (Emild Kadju/NBC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi