Jum. Okt 22nd, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat Sepakat Tak Tutup Pulau Komodo, Siap Ditata Ulang

3 min read

Presiden Joko Widodo yang didampingi Gubernur NTT, Viktor Laiskodat dalam kunjungan beberapa waktu lalu di Pulau Komodo (foto istimewa)

JAKARTA, NTTBANGKIT.COM,-Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menutup Pulau Komodo pada bulan Desember 2019 akhirnya batal. Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat dalam pertemuan bersama di Jakarta menyepakati bahwa Pulau Komodo akan dikelola berdasarkan gagasan Pemerintah NTT. Salah satu gagasan cerdas Gubernur NTT untuk meningkatkan pendapatan adalah menyiapkan member card bagi para wisatawan dengan harga 1000 dollar atau Rp14 juta per tahun per wisatawan.

“Semua sepakat bahwa Pulau Komodo sebagai salah satu world haritage harus dilindungi. Semua sepakat bahwa Pulau Komodo harus dikelola maksimal, dan sepakat bahwa Pulau Komodo tidak ditutup. Selanjutnya, Pulau Komodo akan dikelola bersama berdasarkan gagasan dari Gubernur NTT, Viktor Laiskodat. Kesepakatan ini terjadi dalam pertemuan antara Gubernur NTT, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koodinator Maritim,” kata Kepala Biro Humas Pemprov NTT, Dr. Marius Jelamu usai mendampingi Gubernur Viktor dalam pertemuan di Jakarta, Selasa(1/10/ 2019).

Marius mengatakan, dalam pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Luhut Panjaitan tersebut, Gubernur NTT menyampaikan gagasan bahwa Pemprov NTT menyiapkan strategi khusus untuk mengelola dan mengembangkan Pulau Komodo sebagai salah satu world haritage dari 6 world haritage di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan Pulau Komodo setiap tahun. Caranya, dengan menerbitkan atau menyiapkan kartu (member card) bagi wisatawan yang berlaku satu tahun dengan harga 1.000 dollar. Setelah itu dapat diperpanjang kembali.

“Member Card itu hanya dibayar satu tahun sekali oleh wisatawan. Harga kartu 1.000 dolar artinya dia harus membayar sebesar 14 juta rupiah. Setelah membayar dan memiliki member card, maka selama setahun ia bebas masuk ke Pulau Komodo. Jika dalam setahun 50 ribu wisatawan yang masuk ke Pulau Komodo, maka penghasilan yang diperoleh dari member card itu selama 1 tahun capai 700 miliar rupiah,”kata Marius mengutip Gubernur NTT.

“Uang itu baru pemasukan dari member card wisatawan, belum termasuk pemasukan dari hotel, restaurant, travel dan lain-lain. Intinya, Pulau Komodo akan ditata ulang lebih baik dari sebelumnya. Tentunya berdasarkan kesepaktan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemprov NTT dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,”katanya lagi.

Diterangkan Marius, selama ini penghasilan yang diperoleh dari Pulau Komodo yang dikelolah oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp33 miliar per tahun (penghasilan bukan pajak).Jika terobosan dengan member card dilakukan, maka penghasilan dari Pulau Komodo itu sangat besar setiap tahun. Hal ini bisa mendukung pembangunan NTT dan secara khusus di Manggarai Barat.

Menyambut baik gagasan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, kata Marianus, Menko Maritim Luhut Panjaitan mendukung penuh. Ia mengatakan bahwa gagasan tersebut sangat baik dalam menata kelola Pulau Komodo. Bahkan kata Luhut, ada pengusaha Amerika yang sukses mengelola taman nasional di Afrika yang siap mengelola. Pengusaha Amerika tersebut telah bertemu dengan dirinya saat ia berkunjung ke Amerika belum lama ini.

Selain bersepakat tidak menutup Pulau Komodo, lanjut Marianus, Pemprov NTT dan Pemerintah Pusat juga bersepakat tidak melakukan relokasi terhadap penduduk di Pulau Komodo. Namun, ada pembatasan terhadap penduduk yang masuk dari luar. Kesepakatan lainnya bahwa pembangunan perumahan atau rumah warga bersifat semi permanen sesuai dengan aturan yang disepakati dan regulasi yang ada. Sementara itu, mengenai penataan pulau-pulau di sekitar Komodo, tambah Marianus, akan dilakukan secara menyeluruh dan ditata kelola ulang.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Pemprov NTT memutuskan untuk melakukan penutupan Pulau Komodo. Alasan penutupan tersebut untuk melakukan konservasi Komodo yang habitatnya terus terancam oleh pencurian dan berkurangnya rusa sebagai makanan bagi komodo. Selain alasan itu, pemerintah juga ingin mengembalikan sifat atraktif Komodo seperti sedia kala.

Rencana penutupan tersebut mendapat reaksi beragam dari berbagai pihak, secara khusus pelaku pariwisata, namun pemerintah memastikan bahwa penutupan dilakukan untuk melestasikan komodo agar tidak punah di masa mendatang. (korneliusmoanita/NBC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi