Kam. Jan 21st, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

NTT Jadi Pilot Projek Pekerja Migran Indonesia, Angin Segar Bagi Masyarakat NTT

3 min read

JAKARTA, NTTBANGKIT.com – Dalam rangka mengatasi pekerja migran gelap asal NTT dan berbagai daerah lainnya, Pemerintah berikhtiar meningkatkan pelatihan dan kompetensi serta berbagai keunggulan lain yang efektif dan efisien bagi calon maupun bakal calon TKI legal. 

Oleh karena itu, Pemerintah menjadikan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai pilot project untuk penempatan tenaga kerja sektor perkebunan kelapa sawit yang akan dipekerjakan di Malaysia.

Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Aria Wahyudi mengatakan bahwa penetapan NTT sebagai pilot project penempatan tenaga kerja sektor perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah NTT dan PT Felda Global Ventures Holding Berhard (FGV).

Kerja sama tersebut meliputi penempatan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di NTT melalui penempatan 1.000 orang pekerja migran ke perusahaan kelapa sawit milik FGV di Malaysia.

Aris menuturkan, pemilihan NTT sebagai wilayah pilot project disebabkan karena  mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pekerja migran. Selain itu, NTT juga tercatat sebagai salah satu wilayah darurat perdagangan manusia.

Dalam pilot project itu, pekerja migran yang akan ditempatkan di Malaysia akan mendapatkan pelatihan di BLK Kupang, dan BLK Maumere. Setelah itu, peserta pelatihan itu akan mendapat sertifikasi yang diselenggarakan oleh BNSP secara gratis.

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi saat menandatangani pakta integritas terkait pilot projek PMI di NTT (sumber: Ist.)

Selanjutnya, para calon pekerja migran akan menjalani pelatihan lanjutan selama 6 bulan di Malaysia.

“Selama 6 bulan itu, mereka akan mendapat gaji penuh sesuai upah minimum setempat meskipun statusnya masih training,” katanya.

Dia berharap pilot project itu akan menjadi gambaran bagi pekerja migran yang akan ditempatkan di Malaysia sesuai dengan aturan baru.

Selain pilot project tersebut, pemerintah pun telah menerapkan sejumlah program untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di NTT, khususnya terkait perlindungan bagi pekerja migran, seperti pembangunan LTSA di Kupang, Sumba Barat Daya, dan Maumere, serta menggencarkan sosialisasi tentang keunggulan TKI legal dan keburukan TKI ilegal dalam hubungan dengan upah, jaminan kesehatan, profesionalitas, dan keselamat nyawa.

Rencana Pilot Projek PMI di NTT yang dipimpin oleh Wagub NTT

“Kerja sama ini merupakan wujud kehadiran pemerintah untuk memenuhi kaidah yang sesuai dengan UU Nomor 18/2017 terkait pemenuhan dan jaminan hak setiap warga negara untuk bekerja, guna memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak, serta memperoleh perlindungan, baik bagi pekerja migran maupun keluarganya,” katanya dalam sambutan penandatanganan MoU antara Pemda NTT dan PT FGV di Kupang sebagaimana dilansir dari bisnis.com, Jumat (4/10/2019).

Adapun penunjukan FGV sebagai mitra dalam pilot project tersebut didasarkan karena perusahaan itu dianggap telah menerapkan standar dan norma ketenagakerjaan internasional sesuai konvensi International Labour Organization (ILO).

“Dengan menerapkan standar dan norma ketenagakerjaan sesuai konvensi ILO diharapkan kepastian perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja di perusahaan itu dapat dijamin dalam implementasinya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Kemnaker Eva Trisiana mengatakan bahwa saat ini pekerja migran yang bekerja di sektor perkebunan Malaysia mencapai 15.587 orang. Mayoritas dari jumlah tersebut saat ini bekerja di perkebunan kelapa sawit.

“Pilot project ini tentu akan mempermudah, sekaligus meningkatkan perlindungan dalam proses masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri,” tutur Eva. 

Sementara itu Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi mengatakan kepada nttbangkit.com bahwa Pilot projek ini akan membawa dampak postif bagi NTT yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat pekerja migran ilegal yang cukup tinggi, sekaligus penyumbang korban human trafficking.

“Melalui pilot projek ini, kita yakin bahwa angin segar sedang menerpa kita masyarakat NTT yang hendak bekerja sebagai TKI dengam cara yang legal. Hal ini juga akan membuat pemerintah bisa mengawasi dan menjamin keselamat yang lebih besar bagi masyarakat pekerjaan migran, ketimbang TKI ilegal. Melalui cara ini juga, kita akan menekan perkembangan TKI ilegal dari NTT mulai dari hulunya,” tutur Nae Soi. (*)

Penulis: Emild Kadju

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi