Jum. Okt 22nd, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Sikapi ‘Kawin Culik,’ Menteri PPPA RI Akan Kunjungi Waingapu

4 min read

Peserta pertemuan pose bersama usai pertemyan lintas sektor. (*)

WAINGAPU, NTTBANGKIT.COM,- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dijadwalkan akan mengunjungi Waingapu, Sumba Timur pada Rabu, 8 April 2020 mendatang.

Kedatangan Menteri Darmawati ini dikemukakan oleh Agung Budi Santoso, AP, MH, Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Kementerian PPPA RI pada saat pertemuan koordinasi lintas sektor untuk penghapusan kekerasan terhadap anak terkait kawin culik pada Kamis (27/2) lalu di Waingapu. Pertemuan yang dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah bidang perlindungan anak dan para aktifis Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berasal dari empat kabupaten di daratan Sumba ini berlangsung di ruang kerja Asisten 1 Setda Sumba Timur.

Pertemuan koordinasi ini difasilitasi oleh pihak Kementerian PPPA RI guna merespon viralnya video kasus kawin culik di media sosial yang berlangsung di Kabupaten Sumba Tengah pada 6 Desember 2019 lalu.

Menurut Agung, salah satu kewajiban pemerintah adalah senantiasa mengupayakan terwujudnya perlindungan bagi perempuan dan anak dari segala bentuk tindakan kekerasan di lingkungan masyarakat. Untuk itu, dalam merespon fenomena “Kawin Culik” di daratan Sumba yang telah “membudaya” dan sudah terjadinya pergeseran nilai oleh karena perkembangan zaman, maka Kementerian Negara PPPA RI mengajak pemerintah daerah di daratan Sumba yakni Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya serta mitra Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan INGO (International Non Government Organisation) merapatkan barisan guna melakukan pencegahan dan penanganan “kawin culik” agar tidak terjadi lagi.  

Komitmen Kemeneg PPPA RI bersama pemerintah daerah dimulai ketika merepon kasus “kawin culik” yang sempat viral di media sosial pada Quartal IV tahun 2019 lalu setelah dlaporkan berbagai organisasi masyarakat yang peduli pada perempuan dan anak. Upaya ini mendapatkan dukungan dari pihak Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan mitra LSM atau INGO di daratan Sumba dan juga dengan Pemerintah Provinsi NTT serta Kemeneg PPA RI.

Atas kepedulian berbagai pihak terhadap isu “kawin culik” ini akhirnya disepakati untuk menggelar diskusi lintas sektor membahas strategi pencegahan dan penanganan terpadu kasus “kawin culik” di Waingapu pada 18 Desember 2019 lalu yang dipimpin oleh Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbiliyora, M.Si. Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, Dra. Sylvia Peku Djawang, SP,MM, juga dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PPPA RI yakni Nahar,SH,M.Si, sebagai Deputi Perlindungan Anak KPPA RI dan Nyimas Aliah sebagai Asdep Perlindungan Perempuan pada Situasi Khusus di KPPA RI.

Pada pertemuan tanggal 18 Desember 2019 lalu dihadiri oleh 65 orang peserta terdiri dari Bupati Sumba Timur, Deputi Perlindungan Anak KPPA RI, Asdep Perlindungan Perempuan pada Situasi Khusus KPPA RI, Ketua Pengadilan Negeri Sumba Timur, Kejaksaan Negeri Sumba Timur, Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Badan Kesbangpol, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, LSM Mitra dan aktivis pemerhati perempuan dan anak.

Tindak lanjut dari pertemuan tersebut lalu memutuskan untuk mendorong pihak Kementerian PPPA RI untuk bersama-sama membahas strategi pencegahan dan penanganan dalam sebuah diskusi lintas sektor yang berlangsung di Waingapu pada Kamis, 27 Februari 2020. Dalam pertemuan ini, para peserta menyepakati perlunya kerja sama dan komitmen pemerintah daerah dari 4 Kabupaten di daratan Sumba untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan terpadu. Bentuk komitmennya akan dilakukan dalam bentuk “Deklarasi Stop Kawin Culik” dan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) oleh 4 Kepala Daerah disaksikan oleh Menteri Negara PPA RI di Waingapu pada tanggal 8 April 2020.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A P2KB) Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, SH, M.Si, mengatakan, pada kejadian kasus Kawin Tangkap/ Culik yang viral bukan merupakan adat Sumba. Kawin Tangkap/Culik dalam adat atau budaya Sumba menempatkan penghormatan/ penghargaan terhadap perempuan. Namun, dalam prakteknya yang sudah lama terjadi berpotensi menimbulkan kekerasan yang berlapis pada korban, bentuk perkawinan tanpa peminangan dan menimbulkan dampak traumatik pada korban. Kawin Culik/ Tangkap syarat dengan kekerasan yang dilakukan berulang-ulang dengan alibi adat/ tradisi, sementara dalam konstruksi hukum bahwa Kawin Culik sebagai bentuk Tindakan Pidana.

Untuk mengatasi permasalahan kawin culik ini, pada pertemuan tersebut juga membahas agenda kedatangan Menteri PPPA RI pada 8 April 2020 mendatang untuk menyaksikan Deklarasi Stop Kawin Culik dan penanda-tanganan MoU (Memorandum of Understanding) atau Nota Kesepahaman Bersama oleh 4 Kepala Daerah di daratan Sumba serta kegiatan audiensi dengan masyarakat. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Jimmie Dima, Kepala Dinas P3A Kabupaten Sumba Barat, Ita Boekan, Kabid PHP Dinas P3A Provinsi Nusa Tenggara Timur, Benyamin Leu, Ketua Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA) Provinsi NTT, Sri Rambu Kaita Koordinator CP WVI Sumba Timur, Yuliana Adolf Kabid Perlindungan Anak Dinas P3A Kabupaten Sumba Barat Daya, Farida Padu Leba Direktris Yayasan Wahana Komunikasi Wanita (YWKW) Sumba Tengah, Stefanus Makabumbu Direktur Stimulant Institute Sumba Barat, Anto Kila Ketua LPA/ P2TP2A Sumba Timur, serta sejumlah staf Dinas P3AP2KB Kabupaten Sumba Timur.  (korneliusmoanita)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi