Kam. Okt 21st, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Kasus Positif Covid-19 Meningkat Pesat, Komisi V DPRD NTT dan Pemerintah Gelar Rapat

2 min read

Ketua Komisi V DPRD NTT, Yunus Takandewa (DOK:DPRD NTT)

KUPANG, NTTBANGKIT.COM,-Meningkatnya kasus positif covid 19 di NTT, Komisi V DPRD NTT bersama melakukan rapat daring beberapa hari lalu. Ketua Komisi V DPRD NTT, menerangkan bahwa rapat daring tersebut dihadiri diikuti oleh sejumlah mitra kerja, yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Yohannes, Badan Keuangan, Bapelitbangda, dan Labkes Biokesmas.

Yunus mengatakan, dalam rapat tersebut ada banyak point penting yang dihasilkan, yaitu; pertama, tentang pola penanganan pasien covid secara akurat dan akuntabilitas termasuk akurasi vonis medik terhadap pasien yang sudah meninggal dunia agar menciptakan kepercayaan publik. Selanjutnya, kedua, pola komunikasi dan sosialisasi agar terpola dan dikoordinasikan dengan bai aga informasi alur pemeriksaan dan gejala pasien dapat diberi informasi yang memadai

Ketiga, lanjut Yunus, memperkuat konsolidasi obat-obatan, terutama obat covid agar mudah dijangkau (manajemen bufferstock obat covid), dan keempat, penambahan tenaga kesehatan, dokter, maupun tenaga non medis agar tidak kewalahan bahkan keletihan seperti penyebab memicu beberapa rumah sakit/puskesmas ditutup

Selanjutnya, point kelima adalah upaya perlindungan dengan prioritas tinggi bagi tenaga kesehatan, dokter, maupun mereka yang ada di garda terdepan agar bekerja aman, terhindar dari transmisi kontak langsung, termasuk kesejahteraan/insentif yang memadai. Dan keenam, pentingnya informasi dan sosialisasi yang memuat penjelasan teknis soal kesiapan vaksinasi, vaksinator, dan sosialisasi publik (iklan dan sosialisasi meluas).

Ketujuh, kata Yunus, tentang kewaspadaan Klaster perkantoran yang semakin menanjak naik. Untuk itu perlu menekan aktifitas perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta dengan melibatkan staf dalam jumlah yang banyak, mengumpulkan orang dan lain-lain (terapkan sistem shift, kegiatan online dan rapat daring).

Point ke delepan, terang dia, yaitu perlunya koordinasi antara pemprov, pemda kabupaten/ kota dengan pemerintah pusat guna penanganan secara bersama termasuk menambah alat PCR berbasis kepulauan agar mempercepat proses penanganan dan upaya memutus rantai secara kepulauan. Dan yang ke sembilan, yaitu perlunya dukungan anggaran baik melalui BTT maupun refocussing APBD agar memudahkan penanganan kedaruratan. (SP/ Editor: KornelisMoaNita)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi