Kam. Okt 21st, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Masyarakat Desak Pemda Manggarai Segera Audit Dana Desa dan BUMDes di Desa Bangka Ara

5 min read
Masyarakat Desak Pemda Manggarai Segera Audit Dana Desa dan BUMDes di Desa Bangka Ara Oleh Redaksi

Foto/Ist

RUTENG, NTTBANGKIT.COM – Masyarakat Desa Bangka Ara mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai untuk segera mengaudit dana desa dan BUMDes di Desa Bangka Ara, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Selain dana desa dan BUMDes, masyarakat juga mendesak Pemda untuk juga mengaudit dana Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di desa itu.

Desakan masyarakat itu disampaikan kepada bupati dan wakil bupati Manggarai melalui surat resmi yang ditulis pada Sabtu, 3 Juli 2021.

Surat ini kemudian diantar ke kantor bupati Manggarai pada Senin, 5 Juli 2021 dan diterima oleh salah satu staf bagian umum kantor bupati Manggarai, Viktorius Pil.

Dorong Terciptannya “Good Governance”

Dalam surat yang salinannya diterima media ini, dasar masyarakat mendesak Pemda Manggarai untuk mengaudit dana-dana yang disebutkan itu ialah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

Selanjutnya, masyarakat menyampaikan sejumlah alasan sebagai dalil desakan mereka.

Alasan-alasan itu di antaranya: pertama, masyarakat menilai bahwa pengelolaan dana desa, BUMDes, dan dana Gapoktan di Desa Bangka Ara sejauh yang mereka amati selama ini terkesan tidak transparan dan akuntabel.

Kedua, masyarakat menemukan ada indikasi korupsi pada proyek air minum dari mata air Wae Kaung menuju Kampung Munta yang bersumber dari dana desa.

Proyek ini dikerjakan tanpa tender dan tidak melalui musyawarah dengan masyarakat. Proyek ini pada akhirnya mubazir.

Sekarang masyarakat tidak menikmati air dari hasil proyek ini karena memang tidak ada aliran air dari pipa-pipa yang sudah diinstalasi dari sumber mata air.

Selain itu, masyarakat juga menduga proyek itu dikerjakan asal-asalan. Ada dugaan proyek itu dipaksakan untuk terus dikerjakan hanya supaya Kades Bangka Ara mendapatkan fee dari proyek itu.

Untuk memuluskan niat Kades menjalankan proyek itu, sumber mata air dipaksakan untuk disurvey pada musim hujan.

Ketiga, terkait dengan BUMDes, berdasarkan data yang diperoleh oleh masyarakat dari Direktur/Manajer BUMDes Bangka Ara, Ibu Dorotea Jus dan Bendahara Ibu Yasinta Mida, BUMDes Bangka Ara didirikan pada tahun 2018 atas persetujuan masyarakat desa melalui “musyawarah desa bantang cama” yang dilaksanakan pada 22 Januari 2018.

Dana awal BUMDes ini senilai Rp 100.000.000 yang bersumber dari dana desa.

Dana di atas kemudian digunakan untuk membangun kantor BUMDes yang sekaligus menjadi bangunan kios BUMDes senilai Rp 15.000.000.

Nilai ini menurut masyarakat tidak masuk akal. Pasalnya, bangunan itu realnya diperkirakan tidak mencapai nilai itu kalau dibandingkan dengan kondisi dan konstruksi real bangunannya.

Bahkan menurut bendahara, angka Rp 15.000.000 itu tidak termasuk biaya pembuatan rak barang di dalam bangunan itu.

Menurut pertanggungjawaban bendahara, sebagaimana tertulis dalam laporan masyarakat, pembangunan kantor BUMDes dan Kios itu tidak dalam kerja sama dengan pengurus BUMDes.

Pengurus BUMDes hanya menerima laporan jadi dari kepala desa mengenai biaya pembuatan bangunan itu.

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam surat laporan masyarakat Bangka Ara yang salinannya diterima media ini, BUMDes Bangka Ara persisnya hanya berjalan/beroperasi kurang lebih hanya satu tahun.

Selama BUMDes ini masih berjalan/beroperasi ada dua jenis unit usaha yang dihidupi, yakni usaha kios untuk menyediakan sembilan bahan pokok bagi masyarakat dan usaha percetakan batu bata.

Sejak BUMDes ini masih beroperasi hingga saat ini belum pernah ada laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala unit usaha kepada direktur, direktur kepada komisaris yang dalam hal ini adalah kepala desa, komisaris kepada BPD, dan pada akhirnya laporan pertanggungjawaban umum kepada masyarakat sebagai pemilik saham yang sebenarnya sebagaimana amanat undang-undang.

Singkatnya, tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Bangka Ara.

Bahkan, menurut masyarakat, yang paling tidak masuk akal ialah ketika ditanyai tentang kondisi keuangan serta progress BUMDes Bangka Ara saat ini, direktur BUMDes Bangka Ara, Ibu Dorotea Jus malah menjawab tidak tahu.

Hal itu menimbulkan pertanyaan serius di benak masyarakat, bagaimana mungkin seorang direktur perusahaan desa (BUMDes) tidak tahu kondisi dan progress perusahaan yang dikelolahnya?

Yang lebih menarik lagi ialah ketika masyarakat bertanya kepada bendahara tentang keuangan BUMDes, tidak ada laporan yang jelas dari bendahara.

Namun, satu fakta menarik yang ditemukan ialah Kepala Desa Bangka Ara, Bapak Vinsensius Kadirman ternyata pernah meminjam uang BUMDes sebesar Rp 10.000.000 secara diam-diam.

Menurut informasi dari bendahara, sampai saat ini kepala desa belum mengembalikan pinjaman itu.

Padahal, BUMDes Bangka Ara tidak mengembangkan usaha dalam bidang lembaga pemberi pinjaman kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pemberian pinjaman kepada kepala desa secara diam-diam menurut masyarakat jelas merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan kolusi.

Ini tentu bertentangan dengan undang-undang dan prinsip dasar demokrasi.

Keempat, tentang dana Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Sebagaimana informasi dalam surat itu, Ketua Gapoktan di desa Bangka Ara adalah Bapak Vinsensius Kadirman yang saat ini juga menjabat sebagai kepala desa.

Dana Gapoktan saat ini diperkirakan mencapai ratusan jutah rupiah. Namun, realnya tidak bisa diinformasikan karena sampai saat masyarakat menulis surat laporan itu ke Pemda Manggarai tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas dari ketua dan pengurus Gapoktan.

Menurut masyarakat Bangka Ara yang sebagian besar adalah petani, dana Gapoktan itu sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi mereka.

Hal itu terbukti selama beberapa tahun awal Gapoktan itu beroperasi sampai sebelum ketua Gapoktan terpilih sebagai kepala desa.

Namun, menurut laporan masyarakat, program ini menjadi tidak efektif karena perputaran uangnya tidak jelas. Entah uangnya mengalir ke mana, persisnya masyarakat tidak tahu.

Namun, sedikit fakta menarik yang mereka temukan di lapangan ialah sebelum menjadi Kades Bangka Ara, ada dugaan Bapak Vinsen Kadirman yang adalah ketua Gapoktan pernah menjadikan Gapoktan sebagai bahan kampanye.

Kala itu ia berjanji kepada masyarakat bahwa seandainya nanti ia terpilih jadi kepala desa maka masyarakat yang pernah meminjam uang Gapoktan tidak perlu mengembalikan pinjamannya. Uang pinjaman itu dianggap sebagai uang hibah.

Dugaan itu menurut masyarakat tampaknya terbukti benar karena sekarang tidak ada lagi pengurus yang didesak oleh ketua Gapoktan untuk menagih pinjaman kepada masyarakat.

Bahkan menurut pengakuan beberapa penagih, beberapa tahun silam, ketika ketua Gapoktan baru saja terpilih menjadi Kades Bangka Ara, masyarakat peminjam enggan mengembalikan pinjaman karena berdalih pada janji yang sudah diobral oleh ketua Gapoktan sebelumnya.

Ini tentu sangat merugikan masyarakat lain yang tidak pernah meminjam.

Selain itu, berapa persisnya uang Gapoktan yang dipinjam oleh rakyat beserta bunganya sampai saat ini masyarakat juga tidak tahu.

Sebab memang sampai saat ini tidak pernah ada laporan pertanggungjawaban dari ketua Gapoktan yang saat ini juga menjadi kepala desa mengenai kondisi keuangan Gapoktan Bangka Ara.

Berdasarkan sejumlah dalil itu, masyarakat Desa Bangka Ara mendesak Pemerintah Kabupaten Manggarai untuk segera mengaudit dana desa, BUMDes, dan dana Gapoktan di Desa Bangka Ara, Cibal Barat demi kemajuan ekonomi dan pembangunan di desa itu.

Desakan itu menurut mereka sangat urgen demi terciptanya akuntabilitas dan tranparansi dalam mengelola keuangan negara sekaligus merawat prinsip-prinsip dan cita rasa demokrasi.

Masyarakat juga berjanji akan terus mengawal proses audit dana-dana yang telah disebutkan itu sampai mereka mendapatkan laporan resmi dari Pemda Manggarai terkait hasil proses audit dana-dana itu.

Menurut mereka, ini adalah bentuk komitmen mereka dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi