Jum. Okt 22nd, 2021

NTT Bangkit

Media Promosi Pariwisata,Bisnis dan Investasi NTT

Pembangunan Pariwisata dan Masa Depan Lahan Rakyat NTT

6 min read

DCIM101MEDIADJI_0004.JPG

 Oleh: Kornelis Moa Nita,S.Fil*

Presiden Joko Widodo saat membagikan sertifikat tanah gratis bagi warga Manggarai Barat beberapa waktu lalu. Tampak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menyaksikan penyerahan sertikat tanah tersebut. (*)

(Belajar dari Gerakan sertifikat Gratis Presiden Joko widodo)

Pemerintah Provinsi NTT dibawa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, SH-Drs. Josep A. Nae Soi, M.Si tengah gencar membangun pariwisata. Kedua pemimpin besar NTT tersebut menjadikan sektor pariwisata menjadi leading sektor atau prime mover yang menggerakan seluruh sektor lainnya. Pemerintah terus melakukan kerja keras membangun infrastruktur pariwisata di seluruh NTT secara khusus di berbagai destinasi wisata populer dan juga membangun dan menggali potensi wisata baru yang masih tersembunyi. Seluruh energi, waktu dan biaya dikerahkan dan dikucurkan, baik melalui APBD NTT maupun dari APBN melalui lobi-lobi politik dengan pemerintah pusat untuk pembangunan obyek pariwisata berbasis kawasan, seperti di Pulau Komodo, Labuan Bajo, Pulau Flores dan Pulau Sumba,Timor, Alor dan Rote Ndao, semua itu dilakukan demi satu tujuan besar yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat NTT yang sudah puluhan tahun hidup menderita dalam penjara kemiskinan.

Gerakan besar pembangunan pariwisata yang digelorakan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tersebut,  mendapat dukungan besar dari sebagian besar bupati dan walikota di NTT. Menyadari pariwisata sebagai penyedot rupiah dan pemicu suksesnya pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bisnis, perindustrian dan perdagangan, maka pemerintah daerah pun bak gayung bersambut. Mereka juga mulai mengalokasikan anggaran khusus, menata obyek-obyek wisata, membangun infrastruktur, dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang baik untuk menyambut wisatawan domestik dan manca negara. Tata kota mulai dibangun, hotel, restorant, home stay, pusat kuliner, kerajinan rakyat, sarana transportasi, dan lain-lain kini terus dipersiapkan lebih baik demi kelancaran pelayanan arus wisatawan yang datang dan pergi.

Gencarnya pembangunan pariwisata yang dilakukan Gubernur, Wakil Gubernur serta para bupati dan walikota di NTT yang barengi dengan promosi besar-besaran melalui media massa, rupanya menarik begitu banyak investor datang ke NTT untuk berinvestasi. Mereka menjajaki peluang kerja sama dan kemudian membeli tanah atau lahan warga di berbagai daerah, terutama di daerah destinasi wisata, seperti kawasan pantai, bukit-bukit  indah untuk membangun hotel dan lain-lain. Terdesak dengan tekanan kebutuhan ekonomi, ada begitu banyak warga (tuan tanah), tanpa pikir panjang menjual lahan mereka kepada para investor. Dari sisi ekonomi, warga sejenak senang karena mendapatkan uang banyak dari menjual tanah atau lahan mereka, namun dari sisi keberlanjutan hidup di masa depan, nasib anak dan cucunya sedang terancam. Pasalnya, di masa depan warga sendiri akan mengalami krisis atau keterbatasan lahan. Masalah tersebut akan menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah di daerah karena lahan makin habis dan manusia semakin bertambah banyak, maka munculah konflik internal akibat ketiadaan lahan, muncul masalah baru ekonomi yang bisa berdampak kerusuhan sosial.

Perda Kepemilikan Lahan dengan Sistem Kontrak

Mengapa orang asing atau investor asing atau orang luar dengan mudah membeli dan memiliki lahan-lahan dan atau pulau-pulau di NTT? Lalu suatu saat penduduk yang makin hari makin bertambah mau tinggal dimana? Apakah semua orang NTT harus merantau ke luar daerah menjadi TKI dan TKW? Siapakah yang akan memberikan lahan atau tanah kepada warga dan pemerintah ketika suatu saat warga ketiadaan lahan untuk tempat tinggal dan membangun usaha untuk keberlanjutan hidup? Semua tidak ada jaminan pasti. Yang pasti semakin hari seiring masuknya begitu banyak pengusaha dari luar, warga semakin demam jual lahan karena tergiur dengan masalah ekonomi mendesak, terutama di era pandemi Covid-19 yang masih belum tahu kapan berakhir. Mengapa tidak lakukan sistem kontrak tanah saja agar warga dan pemerintah NTT tidak kehilangan lahan, pulau-pulau, bukit-bukit dan pantai-pantai yang indah. Pasalnya, dengan sistem kontrak tanah atau lahan, warga tetap mendapatkan dua keuntungan. Pertama, warga mendapatkan uang dari kontrak lahan dengan batas waktu tertentu, dan kedua, warga tidak kehilangan lahannya. Sementara itu, pengusaha mendapatkan keuntungan besar dari bangunan dan usaha yang ia jalankan sesuai dengan lama kontrak. Bila ingin meneruskan usahanya, ia harus memperpanjang kembali kontrak lahan dengan kesepakatan kedua bela pihak. Nah, untuk itu, sudah saatnya di setiap pemda harus memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus tentang Kepemilikan Lahan. Perda ini perlu digagas, dipersiapkan dan ditetapkan demi mempertahanakan keberlanjutan hidup seluruh rakyat NTT.  

Membaca dan memahami ancaman besar yang tengah melanda lahan-lahan warga NTT, secara khusus di daerah-daerah destinasi wisata, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat sejak dilantik sampai hampir 3 tahun masa kepemimpinanya, selalu menyeruhkan dan menghimbau agar warga NTT (tuan tanah) tidak menjual lahan-lahan mereka kepada pihak luar. Pasalnya, menurut Gubernur Viktor, jika warga ramai-ramai menjual lahan mereka, maka suatu saat warga akan mengalami kesulitan sendiri karena sudah kehilangan lahan potensial.  Penegasan Gubernur Viktor ini terus menerus disampaikan kepada warga dalam berbagai kunjungan ke daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mendorong warga di sekitar obyek-obyek wisata untuk membangun berbagai jenis usaha produktif ekonomi untuk mendukung pariwisata, seperti home stay, warung, restorant, perkebunan sayur dan buah, peternakan dan berbagai usaha kecil untuk meningkatkan ekonomi. Pasalnya, wisatawan yang datang membutuhkan makanan, buah dan sayuran serta penginapan.     

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk NTT terus bertambah. Jangan kan diperkotaan, di pedesaan saja jumlah manusia semakin bertambah dan terus berkembang biak. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ( ditambah pendatang dari luar), mendorong banyak orang mencari lahan atau tanah untuk membangun rumah dan usaha. Apabila, pemerintah tidak mampu mengawasi atau mengendalikan semangat tinggi warga menjual tanah/ lahan mereka, maka ancaman krisis lahan dan konflik vertikal dan horizontal ke depan tidak dapat dihindari. Untuk mengantisipasi itu, maka pemda-pemda harus menyiapkan payung hukum (Perda) Kepemilikan Lahan demi menjamin dan melindungi lahan-lahan warga, dan menjamin para pengusaha dan atau investor yang ingin membangun bisnis industri pariwisata di daerah. Pembangunan pariwisata memang membutuhkan kaum kapitalis (pemodal besar) untuk membangun sarana pra sarana infrastruktur pariwisata. Namun pembangunan pariwisata harus menjamin keberlangsungan hidup warga dan lahan mereka. Saling membunuh dan saling menggusur  dalam pembangunan pariwisata harus dihindari, karena esensi dari pembangunan adalah pemertaan, keadilan dan atau kesetaraan. Yang benar-benar harus dihindari adalah pembangunan pariwisata menggusur habis entitas  warga dan merampas secara lembut lahan-lahan warga.

Sertifikat Gratis, Belajar dari Presiden Jokowi

Payung hukum tersebut seia- sekata dengan program dan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi). Sejak memimpin periode lalu, hingga saat ini, Presiden Jokowi dalam setiap kunjunganya ke daerah selalu memberikan sertifikat gratis kepada masyarakat petani, buruh, pedagang dan nelayan. Artinya, Presiden Jokowi sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia tidak mau rakyatnya kehilangan lahan yang dijual karena tidak ada uang atau disita karena uang. Ia memberikan sertifikat gratis tersebut agar dengan sertifikat yang dimiliki, warga dapat meminjam uang ke Bank atau Koperasi dengan jaminan sertifikat tanah. Uang atau modal yang diperoleh warga dapat digunakan untuk membangun berbagai usaha ekonomi produktif.

Presiden Jokowi tidak mau rakyat terjerat renteiner (lintah darat) dan kemudian hidup susah melarat. Selain itu, dengan pemberian sertifikat, Presiden Jokowi ingin melindungi secara hukum kepemilikan lahan warga. Dengan demikian, pihak lain tidak semena-mena mengklaim atau merampas lahan warga yang akan menimbulkan konflik dan keresahan sosial di masa depan.

Melihat fakta tersebut dan melihat fenomena saat ini, dimana masih begitu banyak warga NTT (termasuk tuan tanah), yang belum memiliki sertifikat kepemilikan lahan atas tanah mereka, baik di pedesaan, perkotaan maupun di destinasi-destinasi wisata, sudah saatnya pemda-pemda bergerak. Pemda-pemda harus mampu memberikan jaminan hukum kepemilikan lahan dan mendukung usaha ekonomi warga dengan cara memproses penerbitan sertifikat tanah gratis bagi seluruh warga NTT yang belum memiliki sertifikat tanah. Dengan mendapatkan sertifikat tanah gratis, lahan-lahan warga terlindungi secara hukum dan dengan sertifikat tanah, warga dapat menjadikan sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha.        

Gerakan cerdas bijak nan briliant Gubernur Viktor Laiskodat yang melarang warga NTT menjual tanah, terutama di daerah-daerah obyek wisata tentunya patut diapresiasi. Warning keras itu, tentunya ada alasan dan ada sesuatu ancaman besar yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, para bupati dan walikota tak boleh menganggap sepi dan sepele. Sudah saatnya, bangkit bergerak menuju NTT baru yang sejahtera dengan menerbitkan sertifikat tanah gratis bagi seluruh warga dan membuat perda kepemilikan lahan demi mempertahankan lahan-lahan warga NTT secara hukum, dan mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat NTT. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © 2021 NTTBANGKIT.

Tentang Kami   |   Tim Redaksi